”Property

Alat bukti Hak

Dalam hukum tanah dikenal dua macam sertipikat.  Pertama, “Sertipikat Hak Atas Tanah” dan kedua,  “Sertipikat Hak Tanggungan” (hipotek/crediet verband). Fungsi utama sertipikat ialah “sebagai alat bukti” atas hak atas tanah atau hak tanggungan.

Dapat kita sebut : sertipikat hak atas tanah / hak tanggungan adalah surat tanda bukti hak atas tanah/hak tanggungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah menurut PP No. 10/1961.

Alat Bukti Lainnya

Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertipikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain. Alat bukti lain itu, misalnya saksi-saksi, akta jual beli, surat keputusan pemberian hak. Beda sertipikat dengan alat bukti lain itu adalah bahwa sertipikat ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertipikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan. Sedangkan alat bukti lain itu, hanya dianggap sebagai bukti permulaan, harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

Bila kepada Hakim ditunjukkan sertipikat hak atas tanah, maka Hakim harus menerima keterangan dalam sertipikat sebagai benar, bila tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain, bahwa keterangan dalam sertipikat itu salah (palsu). Tetapi kalau kepada Hakim ditunjukkan, misalnya akta jual beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah, maka hakim harus diyakinkan oleh alat bukti lain (misalnya saksi-saksi, kuitansi), bahwa seseorang itu benar berhak atas tanah itu.

Tanda pajak (petuk pajak bumi, girik, kitir, Ipeda, verbonding Indonesia), secara yuridis bukan alat bukti hak atas tanah. Tetapi dalam praktek pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1961 tanda pajak itu diterima sebagai alat bukti hak atas tanah, tetapi harus ditunjang oleh keterangan tertulis dari lurah yang dikuatkan oleh Camat, serta pengumuman kepada masyrakat luas.

Berlainan dengan hak atas tanah, maka untuk hak tanggungan, satu-satunya alat bukti adalah sertipikat hak tanggungan itu. Sebabnya ialah untuk sahnya hak tanggungan itu, harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah. Hasil pendaftaran itu ialah sertipikat hak tanggungan itu. Tanda pendaftaran, hak tanggungan tidak sah; karena itu secara praktis tidak pernah ada.

Secara fisik, sertipikat hak atas tanah terdiri dari :

  • Sampul luar.
  • Sampul dalam.
  • Buku tanah.
  • Surat ukur.

Dalam praktek sering disebut sertipikat terdiri atas buku tanah dan surat ukur. Tetapi yang lengkap ialah harus disebut juga adanya sampul luar dan sampul dalam.

Apa-apa yang dibuktikan oleh sertipikat hak atas tanah “

  • Jenis hak atas tanah (hak milik, HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dll).
  • Pemegang Hak.
  • Keterangan fisik tentang tanah.
  • Beban di atas tanah.
  • Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah.

Tinggalkan Balasan